TANGRAYA POST – Pemerintah Kabupaten Tangerang mendadak jadi sorotan publik, setelah ketahuan menggelar rapat kerja tahunan di sebuah hotel mewah di Bandung Jawa Barat lengkap dengan hiburan dari band Repvblik.
Rapat bertajuk “Mendorong Efisiensi Belanja dan Efektivitas Kinerja Tahun 2026” ini justru menyisakan ironi dari sikap nir empati pejabat Pemkab Tangerang di tengah situasi Indonesia tengah berduka dengan bencana banjir dan longsor di Medan dan Aceh.
Mirisnya, anggaran 900 juta rupiah itu digelontorkan hanya untuk menggelar rapat sarat hura-hura. Padahal sejatinya rapat bisa digelar di gedung milik Pemkab yang tiap tahun terus dibangun menghabiskan anggaran.
Tingkah mencolok para pejabat yang menggelar rapat sarat hura-hura ini viral hingga ramai diposting akun-akun media sosial sekelas Lambe Turah.
Sejak video itu mencuat, sontak ribuan komentar bernada sinis membanjiri jagat maya. Sebagian besar warganet jengah, mereka menilai kegiatan “hura-hura” berbalut rapat dinas luar kota ini sangat melukai hati warga yang sehari-hari masih berjibaku dengan masalah jalan rusak, kemacetan, kemiskinan hingga minimnya penerangan jalan umum di wilayah Tangerang.
Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Fahmi Faisuri akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Holiday Inn, Bandung, pada Kamis–Sabtu (11–13/12/2025) lalu.
“Saya pribadi dan sebagai panitia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kalau apa yang kami lakukan dinilai salah, tentu kami siap dikoreksi,” tutur Fahmi yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Rakor tersebut, seperti ramai beredar di media sosial.
Selain meminta maaf, Fahmi juga mengaku anggaran sudah diketuk sejak tahun lalu hingga beralibi jika honor penyanyi merupakan harga teman.
Tapi alasan itu dianggap publik hanya kebiasaan birokrat berkelid. Publik justru mempersoalkan mengapa Pemda jor-joran hingga menganggarkan 900 juta rupiah hanya untuk rapat koordinasi di luar daerah. Bukankah rapat koordinasi bisa digelar di gedung-gedung atau aula milik Pemkab? Apa alasan kuat rapat digelar di luar kota? Bukankah pemerintah saat ini tengah gencar melakukan efesiensi? Bukankah anggaran sebesar itu bisa dialihkan ke kegiatan yang jauh lebih bisa dirasakan rakyat Tangerang?
Respon pejabat Pemda Tangerang itu langsung mendapat reaksi dari salah saru warga Kabupaten Tangerang yang juga aktivis lingkungan bernama Gufroni. Melalui akun instagramnya, @gufronilawyer, pria ini meluncurkan kritik keras pada tata kelola pemerintahan Pemda Tangerang yang selama ini lemah dalam pelayanan dan tata kelola.
Seorang warga lain yang tinggal di kawasan Curug bernama Guswin mengungkapkan kekesalannya pada kinerja Pemda Tangerang. Tamparan keras pun dilayangkan untuk pejabat Pemda Tangerang yang tak punya empati menggelar rapat di hotel mewah dengan hiburan artis. Apalagi digelar di tengah situasi bencana masih melanda warga Medan dan Aceh.
“Saya kira mereka gak punya kepekaan, gak punya empati. Ngabisin uang rakyat dengan anggaran besar cuma untuk rapat yang gak penting dan sebenarnya bisa digelar di kantor atau gedung pemerintahan. Buat apa tiap tahun gedung-gedung, aula pertemuan dibangun dan diperbaiki, kalau cuma rapat koordinasu saja mereka harus ke wilayah lain. Jangan-jangan selama ini mereka tidak pernah koordinasi. Inikan gila hanya buat seremoni aja uang dari pajak rakyat dihabisin dalam sehari atau dua hari di hotel. Terlalu! ” tegas pria yang hari-hari bekerja di Jakarta ini.
“Kalau mau senang-senang bikin agenda sendiri aja, jangan ngabisin anggaran dengan outputnya yang gak jelas, ” imbuhnya kepada Tangraya Post.
Kritik juga dilayangkan dosen sekaligus pengamat sosial Kampus Stisnu Tangerang Mohamad Asrori Mulky. Menurutnya Pemda Tangerang tidak punya empati, di tengah situasi negeri yang tengah bencana dan anjuran efesiensi, malah jor-joran ‘membegal’ anggaran hanya untuk rapat yang hasilnya juga masih dipertanyakan.
“Perilaku birokrasi semacam ini jelas tak bisa ditolerir apalagi sekadar klarifikasi manggil band harga teman. Ini bukan soal harga band saja, tapi bagaimana Pemda merasionalisasi anggaran 900 juta hanya untuk acara seremoni rapat koordinasi tahunan di luar daerah pula? Buat apa uang sebanyak itu digelontorkan? Sementara kemiskinan di Kabupaten Tangerang masih berada di angka tertinggi di Provinsi Banten menurut catatan BPS?, ” turur Asrori.
Pejabat Pemda lanjut Asrori, bukan hanya tak peka pada situasi, tapi juga terkesan sudah terbiasa atau rutin menghabiskan anggaran ratusan juta hanya demi acara seremonial tak penting sarat hura-hura. Kelakuan mereka tak ubahnya bagi-bagi anggaran tahunan dari menjarah uang pajak rakyat, ” pungkas kandidat doktor UIN Syarif Hidayatullah ini.